Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Grobogan belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini, diharapkan masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di wilayahnya.