Barang Milik Daerah  sebagai salah  satu  unsur  penting  dalam   penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh melalui dana Daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya atau dari pemberian perlu dikelola sesuai dengan fungsinya dalam suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak Daerah dalam suatu pengaturan pengelolaan, sehingga  diperlukan adanya kesamaan  persepsi dan langkah secara integral dan  menyeluruh dari unsur-unsur  yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun 2014  tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka peningkatan intensitas pelaksanaan  urusan  dan  tanggung jawab  Pemerintah  Kabupaten Grobogan dalam  pengelolaan  barang  milik  Daerah  terus  meningkat  sehingga  perlu disikapi dengan  mengambil   langkah  dan  kebijaksanaan  yang terkoordinasi serta terpadu.

Aspek legalitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah untuk menjadi syarat mutlak dipedomani oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahkan secara luas pada masyarakat, jelas sangat diperlukan menganut prinsip efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabel akan dapat diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab.

Selain itu, aspek legalitas yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah akan menjamin terlaksananya tertib admnistrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus menjadi dasar di dalam melakukan koordinasi dan pengendalian untuk pemanfaatan dan pengamanannya. Bahkan lebih mendukung arah penentuan kebijakan dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penilaian, sehingga dapat dioptimalkan seluruh potensi Barang Milik Daerah pada berbagai bentuk dan fungsinya.

 Peraturan  Daerah  ini dijadikan  landasan  hukum  dalam  pelaksanaan pengelolaan barang  milik  Daerah di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Grobogan yang secara substansi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.