Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk, tuntutan masyarakat akan kebutuhan lahan perumahan berikut Prasarana, Sarana, dan Utilitas semakin meningkat. Tuntutan dimaksud bukan sebatas pada segi kuantitas, karena pada masyarakat yang semakin maju tingkat pendidikannya tuntutan menyangkut kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas juga mendesak untuk diwujudkan.

Sampai saat ini pemenuhan kewajiban penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang berasal dari pengembang ternyata belum optimal. Sehingga diperlukan aturan yang lebih tegas dan berpihak kepada masyarakat luas berkenaan dengan penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan serta permukiman. Pemerintah Kabupaten Grobogan sampai sekarang juga belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pengembang untuk melakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan serta tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas tersebut agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Perukiman di Daerah. Selain itu penyusunan Peraturan Daerah ini juga dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan secara tertib, efektif, efisien dan berkelanjutan, serta menyelaraskan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas itu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan. Maka dalam menjaga ketertiban itulah dalam Peraturan Daerah ini diatur sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada pihak pengembang yang tidak melaksanakan kewajiban yaitu menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman.